Kumpulan Opini Kompas: Letusan Tambora Politik

Yudi Latif

Memasuki tahun 1815 , Gunung Tambora yang semenjak beberapa tahun sudah gaduh-bergemuruh dengan kepulan asap gelap dari puncaknya mirip hamil renta yang tinggal menunggu waktu mustari. Selasa sore , 5 April , gunung tertinggi di Pulau Sumbawa itu pun meletus dengan ledakan katastropik yang dahsyat.

Hanya dalam hitungan ahad , awan bubuk sulfat yang dimuntahkannya sudah mengelilingi Planet Bumi di wilayah ekuator , lantas perlahan menutupi langit di semua lintang , menurunkan suhu , dan merusak sistem cuaca global selama lebih dari tiga tahun. Itulah masa yang disebut orang-orang Inggris sebagai ”tahun-tahun tanpa ekspresi dominan panas”.

Dampak susulan yang ditimbulkannya , berupa angin puting-beliung , banjir , dan kekeringan , menciptakan masyarakat di seantero dunia menderita kelangkaan pangan , penyakit , dan kerusakan parah. Inilah masa yang disebut orang-orang Jerman sebagai ”tahun-tahun pengemis” , yang menciptakan para penyair Tiongkok , mirip Li Yuyang , menghidupkan kembali gaya syair ratapan , ”Tujuh Kesedihan”. Dalam citra penyair WB Yeats , pada tahun-tahun sehabis 1815 , masyarakat insan ”diubah , diubah sama sekali”; diubah dengan cara-cara yang radikal , dari keadaan mereka pra-erupsi Tambora.

Dalam kosmologi masyarakat Nusantara dan bangsa-bangsa lain di dunia , letusan gunung dimaknai lebih dari sekadar fenomena alam. Vulkanisme dipandang sebagai simbol kekuasaan. Para raja menampilkan diri sebagai keturunan sang tuhan gunung , Siwa. Erupsi gunung dengan sendirinya mengandung arahan politik , sebagai menunjukan eksekusi atas buruknya pemerintahan penguasa , yang sanggup menggoyahkan legitimasi penguasa di mata rakyat (Wood , 2014).

April 2015. Dua ratus tahun sehabis supererupsi Tambora , ledakan vulkanis tidak terjadi di pulau yang sama. Namun , rangkaian awan gelap kehidupan politik mirip hendak mendaur ulang suasana tahun-tahun kegelapan , tahun pengemis , dan kesedihan. Gemuruh volkano politik yang semenjak beberapa tahun terakhir bertambah gaduh , mirip hamil renta yang menanti pelepasan.

Harapan kedatangan pemimpin gres sebagai ratu adil bertolak belakang dengan kenyataan. Kepemimpinan negara mirip layangan putus benang di tengah impitan kesengsaraan rakyat dan pertikaian kepentingan elite yang tercerabut dari nasib rakyat.

Kebutuhan pokok , mirip beras , materi bakar minyak , dan elpiji , terus naik harganya dengan pasokan yang makin sulit diperoleh. Saat yang sama , kemerosotan nilai tukar rupiah bersamaan dengan kenaikan tarif kereta ekonomi , rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas tarif listrik dan tol , kenaikan biaya meterai , serta kenaikan harga kebutuhan lain kian membebani rakyat.

Subsidi untuk rakyat dipangkas , tetapi subsidi pembelian kendaraan beroda empat bagi pejabat negara hendak dinaikkan; meski lalu dibatalkan. Kebocoran pendapatan negara tetap tak sanggup ditekan dan pembiayaan negara kembali bergantung pada utang luar negeri.

Konflik dan pertikaian antarlembaga negara merebak di ruang publik dan melemahkan kebersamaan. Institusi KPK sebagai mahkota reformasi untuk pemerintahan higienis mengalami hantaman dan demoralisasi yang menggoyahkan eksistensinya.

Partai politik sebagai pilar demokrasi kehilangan independensi dan kesolidannya sebab penetrasi aneka kepentingan dari luar yang mengarah pada perpecahan , tanpa komitmen pemerintah untuk menjaga iklim yang sehat bagi pertumbuhan kepartaian.

Dalam kemerosotan wibawa pemerintah sebagai sentra contoh , mirip berulang-ulang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini , kekacauan segera meledak di wilayah pinggiran: kriminalitas , aksi-aksi perampokan , pembunuhan , dan radikalisme mewarnai kehidupan rakyat sehari-hari.

Meluasnya kekecewaan menghidupkan kembali puisi-puisi ratapan. Pertukaran pesan di media umum dibanjiri caci maki dan keputusasaan. Di tengah kemurungan , gemuruh ”Tambora politik” mirip menemukan letupannya di Kongres PDI-P di Bali (9-12 April) , partai pendukung utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dalam pembukaan kongres , Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan Jokowi mengenai potensi penumpang gelap pemerintahan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan , lalu bermetamorfosis hasrat menguasai sumber daya alam. ”Inilah sisi gelap kekuasaan. Guna mencegah hal itu , aku menyerukan semoga Indonesia ke depan harus benar-benar tangguh , dengan kepemimpinan nasional baru. Inilah saatnya kontrak Merah-Putih ditegakkan.”

Pernyataan Megawati yang menyiratkan bahwa Presiden bagaimanapun masih menjadi ”petugas partai” menuai kontroversi. Banyak pengamat yang memaknai istilah ini secara harfiah , seakan-akan Megawati-lah bosnya , adapun Jokowi hanyalah kacungnya. Akan tetapi , kalau diletakkan dalam konteks pernyataan Megawati yang bernada ideologis , istilah ”petugas partai” yang ia maksudkan tidaklah serendah itu. ”Petugas partai” lebih dimaknai sebagai aparatus ideologis. Alhasil , Jokowi sebagai kader partai merupakan aparatus ideologis PDI-P yang tak boleh berkhianat terhadap Marhaenisme. Jika Jokowi konsisten dengan kepercayaan Trisakti dan visi-misi Nawacita sebagai turunannya , sebagai verbal ideologi PDI-P , dengan sendirinya Jokowi sebagai ”petugas partai” itu sebangun dengan Jokowi sebagai ”petugas rakyat Indonesia”.

Namun , faktanya , rezim pilpres mahal biaya menciptakan Jokowi ”berutang” kepada banyak orang , yang harus ia ”bayar” sehabis terpilih. Untuk itu , Jokowi harus mengakomodasi kepentingan banyak pihak , termasuk pihak-pihak yang secara ideologis bertentangan dengan Trisakti dan Nawacita.

Titik berangkat pemerintahan Jokowi ditandai dengan inkonsistensi. Karsa menggelorakan revolusi mental , tetapi pemerintahannya justru didominasi orang yang kontra dan anti revolusi. Jika hal itu terus berlanjut , konflik internal pemerintahan akan terus terjadi bersamaan dengan kian merosotnya kepercayaan publik pada janji-janji pemerintah. Harus segera dicegah semoga tak berujung pada erupsi ”Tambora politik” yang bersifat apokaliptik.

Yudi Latif; Pemikir Kenegaraan dan Kebangsaan