Kumpulan Opini Kompas: Politik Gerontokrasi

Azyumardi Azra

Susilo Bambang Yudhoyono (66) , presiden dua masa jabatan (2004-2009 dan 2009-2014) , sepertinya bakal mulus terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) dalam kongres ketiga di Surabaya , 11-13 Mei 2015. Meskipun ada aspirasi cukup nyaring di kalangan pengurus dan anggota PD supaya SBY tidak maju lagi , SBY telah menyatakan kesediaannya.

SBY mengutarakan , para kader meminta ia memimpin kembali PD. ”Manakala itu betul-betul seruan secara umum dikuasai kader , saya akan terima dan akan saya jalankan sebaik-baiknya ,” ujar SBY (Kompas , 24/4/2015).

Sebelumnya , Kamis (9/4) , politisi senior lain , Megawati Soekarnoputri (68) yang juga pernah menjabat Presiden RI (2001-2004) dalam Kongres IV PDI-P di Bali secara aklamasi didaulat kembali menjadi Ketua Umum PDI-P (2015-2020). Jika dalam PD ada figur semacam Marzuki Alie yang terbuka mencalonkan diri ”menantang” SBY , sebaliknya tidak satu pun di lingkungan PDI-P yang tampak berani berbisik menyebut alternatif selain Megawati.

Dominasi politisi senior juga terlihat dalam partai lain yang pernah pula memenangi pemilu. Jika PD menang pemilu legislatif pada 2009 , PDI-P pada 1999 dan 2014 , Partai Golkar yang memenangi pemilu legislatif 2004 juga didominasi politisi senior. Kedua ketua umum dari dua kubu yang bertikai kini sudah senior pula: Aburizal Bakrie berusia 69 tahun dan Agung Laksono berumur 66 tahun.

Seorang politisi senior lain perlu disebut. Dia yaitu Prabowo Subianto (64) , Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda. Meski ”hanya” Ketua Dewan Pembina , publik tahu Prabowo yang sanggup menghitamputihkan partai ini. Pada September 2014 , menurut keputusan kongres luar biasa , ia pun merangkap Ketua Umum Gerindra , menggantikan Suhardi yang meninggal dunia. Pernah maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 , Prabowo dengan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa (61) dikalahkan Joko Widodo (54) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (72).

Dengan demikian , jagat politik Indonesia didominasi para politisi berusia di atas 60 tahun—bahkan banyak yang sudah lebih bersahabat ke 70 tahun. Mereka sudah malang melintang dalam kancah politik Indonesia—sebagian semenjak masa Orde Baru melintasi masa Reformasi yang kini sudah masuk paruh kedua dasawarsa kedua.

Mereka yang masih bersedia menjadi pemimpin puncak partai dalam usia yang sudah selesai 60-an tahun dalam bahasa lebih sopan disebut sebagai ”politisi senior”. Namun , dalam istilah sedikit peyoratif—meminjam ungkapan yang lazim dalam politik Amerika Serikat—mereka aging politicians , politisi lanjut usia atau politisi yang sudah dimakan umur.

Dalam kancah ilmu politik , terminologi yang lebih umum dipakai yaitu gerontokrasi: dari kosakata Yunani geront , berarti ’orang tua’ atau ’orang lanjut usia’. Geront + kratia (kekuasaan) berarti keadaan politik dan pemerintahan di mana yang berkuasa orang-orang yang secara signifikan lebih renta dibandingkan rata-rata populasi dewasa.

Istilah gerontokrasi dipopulerkan di Perancis semenjak masa ke-19 sebagai kritik terha- dap dewan legislatif yang kian didominasi politisi renta dengan sikap politik patronizing. Penggunaan istilah gerontokrasi secara saintifik mengacu kepada bentuk organisasi politik primitif—yaitu dikuasai orang-orang tua—yang terus berlanjut hingga hari ini di banyak sekali negara dunia , termasuk Indonesia.

Apa efek gerontokrasi terhadap politik Indonesia? Satu hal sudah niscaya , yaitu terhalangnya mobilitas vertikal politik politisi generasi lebih muda. Mereka berusia 40-an tahun yang sudah aktif pula bertahun-tahun dalam partai tidak sanggup menembus dominasi atau sedikitnya hegemoni pemegang gerontokrasi. Keadaan ini memunculkan otokrasi dalam partai politik. Otokrasi yang usang , baik pada tingkat negara maupun partai , sanggup memicu perlawanan rahasia yang balasannya sanggup memunculkan eksplosi politik yang bukan mustahil mencabik-cabik negara atau partai.

Dalam konteks itu , majalah The Economist (15/2/2011) berargumen , salah satu penyebab Arab Spring yaitu perbedaan umur rata-rata (median age) di antara penduduk dengan penguasa dan politisi. Negara-negara otokrasi Arab dan di mana pun menunjukkan kesenjangan antargenerasi.

Secara teoretis , negara demokrasi lebih memungkinkan munculnya politisi lebih muda. Namun , dalam kenyataan , negara demokrasi menyerupai Amerika Serikat bukan tidak mengandung gerontokrasi , baik di forum direktur dan legislatif khususnya.

Demokrasi Indonesia juga belum banyak menunjukkan peluang memadai bagi kemunculan politisi lebih muda untuk tampil dalam posisi puncak partai dan pentas nasional. Budaya politik yang belum sepenuhnya demokratis masih banyak ewuh pakewuh terhadap politisi senior untuk melanggengkan kekuasaannya.

Lagi pula partai di Indonesia sangat rentan pada friksi. Alokasi pembagian kekuasaan dan perbedaan pendapat belum sanggup diselesaikan lewat prosedur resolusi konflik secara damai. Hasilnya yaitu pemisahan diri dan pembentukan partai pecahan gres (splinter party) yang sulit sekali menjadi sehat dan besar sehingga kompetitif dalam pemilu.

Karena itu , gerontokrasi yang tidak sehat bagi partai dan demokrasi patut dikurangi , kalau tidak sanggup dihilangkan. Untuk itu , perlu keikhlasan politisi senior melapangkan jalan bagi regenerasi dalam partainya. Dengan begitu , kita sanggup berharap terwujudnya partai dan demokrasi lebih sehat dan dinamis.

Azyumardi Azra; Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Dewan Penasihat International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) , Stockholm (2007-2010 , 2010-2013)