Kumpulan Opini Kompas: Mental Pancasila

Yudi Latif

Setelah 70 tahun Pancasila hadir sebagai dasar dan haluan kenegaraan , langit kejiwaan bangsa ini lebih diliputi awan tebal pesimisme , ketimbang cahaya optimisme. Suasana kemurungan itu amat melumpuhkan.

Berbeda dengan anutan konvensional yang memandang kesuksesan sebagai pendorong optimisme , bukti memperlihatkan sebaliknya. Seperti diungkap oleh psikolog Martin Seligman , optimismelah yang mendorong kesuksesan.  Impian kemajuan suatu bangsa tak bisa dibangun dengan pesimisme. Tentu saja yang kita perlukan bukanlah suatu optimisme yang buta , melainkan suatu optimisme dengan mata terbuka. Suatu cita-cita yang berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Harapan tanpa visi bisa membawa kesesatan. Upaya menyemai politik cita-cita harus memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa kemudian , peluang masa sekarang , dan keampuhannya mengantisipasi masa depan.

Pancasila bergotong-royong bisa menawarkan landasan visi transformasi sosial yang holistik dan antisipatif.  Berdasarkan pandangan hidup Pancasila , perubahan sistem  sosial merupakan fungsi dari perubahan pada ranah mental-kultural (sila ke-1 ,2 ,3) ,  ranah politikal (sila ke-4) , dan ranah material (sila ke-5).

Tiga ranah revolusi

Untuk mengatasi krisis multidimensional yang melanda bangsa ini , imperatif Pancasila menghendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif , yang melibatkan revolusi material , mental-kultural , dan politikal.  Revolusi (basis) material diarahkan untuk membuat perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan perjuangan tolong-menolong (gotong royong) dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting-yang menguasai hajat hidup orang banyak , serta atas bumi , air , dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial.

Revolusi (superstruktur) mental-kultural  diarahkan untuk membuat masyarakat religius yang berperikemanusiaan , yang egaliter , berdikari , amanah , dan terbebas dari berhala materialisme-hedonisme; serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

Revolusi (agensi) politikal diarahkan untuk membuat biro perubahan dalam bentuk integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (negara kekeluargaan) dan keadilan (negara kesejahteraan); dengan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melakukan ketertiban dunia menurut kemerdekaan , perdamaian , dan keadilan.

Ketiga ranah revolusi itu bisa dibedakan , tetapi tak sanggup dipisahkan. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno , revolusi material diusahakan supaya bangsa Indonesia bisa berdikari (mandiri) dalam perekonomian; revolusi mental supaya bangsa Indonesia bisa berkepribadian dalam kebudayaan; revolusi politik , supaya bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. Secara sendiri-sendiri dan secara simultan ketiga ranah revolusi itu diarahkan untuk mencapai tujuan Revolusi Pancasila: mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka , bersatu , berdaulat , adil dan makmur (material dan spiritual).

Revolusi mental

Revolusi mental merupakan salah satu unsur dari Revolusi Pancasila. Revolusi mental ini diorientasikan supaya mental Pancasila bisa menjiwai dan mendorong perubahan di bidang material dan politik yang sejalan dengan idealitas Pancasila.

Istilah mental berasal dari kata Latin mens (mentis) yang berarti jiwa , nyawa , sukma , roh , semangat. Mental sanggup diartikan sebagai suasana kejiwaan dan  pola pikir (mindset) seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan pengertian itu , inti dari Revolusi Mental yaitu perubahan mendasar pada rujukan pikir dan sikap kejiwaan bangsa Indonesia , sebagai prasyarat bagi perwujudan aksara yang bisa membuat bangsa berdikari dalam ekonomi , berdaulat dalam politik , dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gerakan Revolusi Mental ini berangkat dari perkiraan bahwa dengan mengubah mentalitas akan menjadikan perubahan perilaku; sikap yang terus diulang akan menjadi kebiasaan (adat istiadat/moralitas); sedangkan kebiasaan yang terus dipertahankan akan membentuk karakter. Dengan demikian , yang dikehendaki dari gerakan "Revolusi Mental" tidak berhenti pada perubahan rujukan pikir dan sikap kejiwaan saja , tetapi juga konsekuensi turunannya dalam bentuk perubahan kebiasaan serta pembentukan aksara yang menyatukan antara pikiran , sikap , dan tindakan sebagai suatu integritas.

Dasar dan haluan pembangunan mental-karakter ini yaitu nilai Pancasila , terutama sila ke-1 , 2 dan 3. Menurut pandangan hidup Pancasila , eksistensi insan merupakan ada yang diciptakan oleh cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Di hadapan Sang Maha Kasih , semua insan sederajat , yang melahirkan semangat-mental egalitarisme. Setiap pribadi dimuliakan Sang Pencipta dengan bawaan hak asasi yang tak bisa dirampas , ibarat hak hidup , hak milik dan kehormatan-kemerdekaan (dignitas) , dengan kedudukan sama di depan hukum.

Penghormatan terhadap eksistensi individu dan hak asasinya tidak berarti harus mengarah pada individualisme. Individualisme memandang bahwa insan secara perseorangan merupakan unit dasar dari seluruh pengalaman manusia. Postulat dasar dari individualisme yaitu otonomi independen dari setiap pribadi. Ungkapan yang sangat populer dari individualisme menyatakan: "Kamu tiba ke dunia seorang diri dan meninggalkan dunia seorang diri."  Meski kenyataannya tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia secara sendirian. Selalu ada ibu dan budaya komunitas yang menyertainya , bahkan mengantarnya sampai ke "tempat peristirahatan yang terakhir".

Apa yang menjadi karakteristik dari individualisme yaitu iktikad implisit bahwa korelasi sosial bukanlah pembentuk perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental. Dengan kata lain , perseorangan tak dipandang sebagai produk relasi-relasi sosial. Relasi sosial yaitu sesuatu yang terjadi pada individu ketimbang sesuatu yang mendefinisikan identitas dan mengoordinasikan eksistensi individu. Individu tidaklah dibuat dan diubah secara mendasar oleh korelasi sosial. Karena itu , tetap sebagai pribadi yang otonom-independen (Gilbert , 2014: 29-34).

Berbeda dengan individualisme , Pancasila memandang bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya , setiap pribadi insan tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari eksistensi yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibuat oleh jaringan korelasi sosial. Semua insan , kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa , bergantung pada bentuk-bentuk kerja sama dan kerja sama dengan sesama yang memungkinkan insan sanggup membuatkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Tanpa kehadiran yang lain , insan tidak akan pernah menjadi insan sepenuhnya. Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh alasannya itu , selain menjadi insan yang baik , insan harus membentuk kolektivitas yang baik.  Dalam kaitan ini , pengembangan mental-karakter harus berorientasi ganda: ke dalam dan ke luar. Ke dalam , pengembangan mental-karakter harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai "perwujudan khusus" ("diferensiasi") dari alam. Sebagai perwujudan khusus dari alam , setiap orang mempunyai keistimewaan-kecerdasannya masing-masing. Proses pengembangan mental-karakter harus membantu insan menemukenali kekhasan potensi diri tersebut sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan jagat besar.

Sementara keluar , pengembangan mental-karakter harus menawarkan wahana setiap orang untuk mengenali dan membuatkan kebudayaan sebagai sistem nilai , sistem pengetahuan , dan sistem sikap bersama , melalui olah pikir , olah rasa , olah karsa , dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai , sistem pengetahuan , dan sistem sikap ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang sanggup memilih apakah disposisi aksara seseorang bermetamorfosis lebih baik atau lebih buruk.

Dalam menghadirkan kolektivitas yang baik , setiap pribadi mempunyai kewajiban sosial (bahkan dituntut untuk mendahulukan kewajiban di atas hak). Seturut dengan itu , selain ada hak individu ada pula hak kolektif (ekonomi , sosial , budaya) yang-dalam banyak sejarah sosial-mendahuluinya. Sebagai padanan dari semangat egaliterianisme pada lever pribadi , bangsa Indonesia sebagai suatu kolektivitas juga harus memperoleh , bahkan harus terlebih dahulu memperoleh , hak kemerdekaannya. Inilah pesan adab dari alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 , "Bahwa bergotong-royong Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa".

Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai lisan kemerdekaan bangsa ini yaitu mental kemandirian. Kemandirian tidaklah sama dengan kesendirian. Kemandirian yaitu sikap mental yang bisa dan berani berpikir , bersikap , dan bertindak secara berdaulat , bebas dari intervensi dan paksaan pihak-pihak lain. Menumbuhkan mental berdikari , selain mensyaratkan mental egaliter , juga meniscayakan adanya kecerdasan , kreativitas , dan produktivitas berbasis sains dan teknologi. Kemandirian kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara ajek kalau warga Indonesia bisa menunaikan kewajiban publiknya secara amanah , jujur , dan bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa. Dalam suatu bangsa di mana korupsi merajalela , kedaulatan bangsa tersebut gampang jatuh ke dalam dikte-dikte bangsa lain.

Selain semangat-mental egaliter , berdikari dan amanah , insan sebagai makhluk religius yang berperikemanusiaan juga harus membebaskan dirinya dari berhala materialisme dan hedonisme. Kegagalan proyek emansipasi Revolusi Perancis yang melahirkan tirani kapitalis dan Revolusi Rusia yang melahirkan tirani  "nomenklatura" terjadi alasannya keduanya sama- sama terpenjara dalam pemujaan terhadap materialisme. Menurut pandangan hidup Pancasila , materi itu penting , tetapi tak boleh diberhalakan. Di hadapan Yang Maha Kuasa , materi itu bersifat relatif yang tak sanggup dimutlakkan.

Dengan semangat ketuhanan yang berperikemanusiaan ,  materi sebagai hak milik itu mempunyai fungsi sosial yang harus dipakai dengan semangat altruis  (murah hati).  Dengan mental altruis , insan Indonesia sebagai makhluk sosial sanggup membuatkan pergaulan hidup kebangsaan yang ditandai oleh segala kemajemukannya dengan mentalitas bahu-membahu , Bhinneka Tunggal Ika (persatuan dalam keragaman). Dengan semangat bahu-membahu , persatuan warga Indonesia bisa dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan; sedangkan dalam perbedaan bisa merawat persatuan.

Untuk bisa menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keragaman itu dibutuhkan semangat-mental pengorbanan dan pelayanan. Ujung dari semangat persamaan , kemandirian , kejujuran , alturisme dan persatuan yaitu pelayanan kemanusiaan.  Makna pelayanan di sini bukan hanya dalam bentuk kesiapan mental untuk menunaikan kewajiban sosial sesuai dengan kiprah dan fungsi , tetapi juga dalam bentuk kerja keras dan kerja profesional dalam mengaktualisasikan potensi diri sampai meraih prestasi tertinggi di bidang masing-masing , yang dengan itu menawarkan yang terbaik bagi kemuliaan bangsa dan umat manusia.

Demikianlah pandangan hidup Pancasila sudah mengandung bawaan mentalitasnya tersendiri. Oleh alasannya itu , gerakan Revolusi Mental tidak perlu memungut  jenis-jenis mentalitas itu dari udara. Yang dibutuhkan tinggal memilih mentalitas inti sebagai prioritas perubahan. Logika revolusi menghendaki , "sekali revolusi dicetuskan , ia harus diselesaikan; dilarang ditinggalkan di tengah jalan sebelum tujuan revolusi itu tercapai , setidaknya sampai taraf minimum". Oleh alasannya itu , kita menunggu realisasi  gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintahan ini secara konsisten.

Yudi Latif; Pemikir Kenegaraan dan Kebangsaan