Kumpulan Opini Kompas: Membersihkan Dosa Kolektif G30s

Franz Magnis-Suseno

Pada pagi buta tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta , suatu gerakan yang menamakan diri Gerakan 30 September (sebutan ini akan saya pakai selanjutnya) membunuh enam jenderal dan Kapten Pierre Tendean serta membentuk suatu Dewan Revolusi sebagai penguasa tertinggi (di Yogyakarta juga terbentuk Dewan Revolusi yang membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono).

Tak berlebihan , bencana itu bencana paling memilih dan paling traumatik dalam sejarah Indonesia merdeka. Dari tanggal 1 Oktober itu—yang menjadi permulaan dari berakhirnya kepresidenan Soekarno—lepas suatu dinamika yang bermuara dalam suatu orgasme pembalasan berupa pengejaran , penyiksaan , pembunuhan , dan penghancuran sosial puluhan juta warga bangsa yang akan termasuk salah satu kejahatan genosidal paling mengerikan terhadap hak-hak asasi insan di bab kedua kala ke-20. Selama 50 tahun , bencana 1 Oktober 1965 dengan buntutnya yang sedemikian mengerikan itu tak sanggup dibicarakan secara terbuka. Sekarang saja , begitu kita diperingatkan—dan saya sependapat—pembicaraan harus bijaksana dan hati-hati bila tak mau berakhir dalam kegagalan. Namun , kita harus membicarakannya. Dengan berhati-hati , iya , tetapi juga dengan jujur.

Kita harus bertanya , bagaimana kekejaman di luar segala ukuran terhadap bangsa kita sendiri sanggup terjadi. Hal ini tak lain demi integritas dan harga diri kita sendiri. Bangsa Indonesia tidak sanggup selamanya lari dari sejarahnya. Tak mungkin kita mencapai sinergi bersama yang positif—Soekarno menyebutnya gotong royong—yang perlu untuk menghadapi masa depan penuh tantangan bila kita tak berani menghadapi masa lampau.

Masalahnya bukan apakah PKI berada di belakang Gerakan 30 September (G30S) itu atau tidak (mengikuti , antara lain , John Roosa [2006] , saya sendiri tak mencurigai keterlibatan Ketua PKI DN Aidit dan beberapa pemimpin PKI lain). Masalahnya: mengapa tak cukup bila PKI dihentikan dan dibubarkan saja? Mengapa sejuta rakyat (bisa lebih) mesti dibunuh? Betul , Presiden Soekarno menolak tindakan terhadap PKI. Namun , pada tamat Oktober 1965 , PKI sudah tak berdaya sama sekali.

Mengapa pada waktu PKI sudah lumpuh , desa-desa dan kota-kota , mulai dari Jawa Tengah hingga seluruh pelosok Tanah Air , secara sistematik disisir. Masyarakat yang dianggap PKI atau akrab PKI ada yang eksklusif dieksekusi; ada yang diciduk dulu , ditahan , tetapi kemudian , biasanya pada malam hari , dibawa ke tempat-tempat sepi dan dibunuh di sana (Sarwo Edhie menyebut angka 3 juta orang yang dibunuh , kiranya angka yang terlalu besar). Padahal , pembunuhan-pembunuhan itu bukan pengeroyokan impulsif oleh masyarakat yang emosional , melainkan dilakukan dengan kepala hambar dan persiapan administratif!

Lebih banyak lagi yang ditahan (menurut Sudomo seluruhnya 1 ,9 juta orang). Mereka dikategorikan ke dalam golongan A (yang kemudian dibawa ke pengadilan) , golongan B (yang dianggap orang penting , tetapi alasannya tak melaksanakan sesuatu yang sanggup dituduhkan , mereka ditahan begitu saja) , dan golongan C yang kemudian dilepaskan lagi. Mereka yang dilepaskan tak sanggup kembali ke kehidupan normal. Pemerintahan Soeharto tetapkan sederetan peraturan dan ”kebijakan” yang menstigmatisasi lebih dari 10 juta saudara/ saudari kita ”terlibat” atau ”tidak higienis lingkungan”. Di masyarakat , mereka dicap ”PKI” dan diasingkan dari pergaulan normal dengan tanda ”ET” (eks tapol) di KTP , harus teratur lapor ke kelurahan , banyak yang kehilangan nafkah hidup dan rumah , daerah kerja tertentu tertutup bagi mereka , yang pegawai negeri dipecat.

Ratusan ribu orang golongan B ditahan lebih dari sepuluh tahun tanpa proses pengadilan. Mereka sering disiksa , perempuan-perempuan diperkosa. Puluhan ribu tahanan dibuang ke Pulau Buru yang menjadi kamp konsentrasi raksasa , hidup mereka dalam kondisi tidak manusiawi. Semua jutaan saudara-saudari kita itu hancur secara sosial.

Melepaskan kebohongan

Mari kita berani menghadapi dengan mata terbuka apa yang terjadi 50 tahun kemudian itu. Kita perlu bertanya bagaimana pelanggaran HAM begitu berangasan dan luas sanggup hingga terjadi. Kok , bangsa yang membanggakan Pancasila dan impian kemerdekaan menyerupai termuat dalam Pembukaan UUD 1945—yang pada setiap kesempatan diobral Orde Baru—bisa melaksanakan sesuatu yang termasuk genosid paling tak berperikemanusiaan di bumi dalam 60 tahun terakhir? Bahwa pembunuhan ekstrem brutal para pendekar 1 Oktober 1965 oleh G30S harus ditindak tegas dan ditumpas sudah jelas. Akan tetapi , bagaimana mungkin kita bersedia mendapatkan omongan yang hingga kini masih sanggup didengar bahwa alasannya ”PKI membunuh jenderal-jenderal” , maka jutaan saudara dan saudari sebangsa yang sedikit pun tak terlibat dalam pembunuhan itu diburu menyerupai hewan , ditangkap , disiksa , diperkosa , dibunuh , hanya alasannya mereka secara politik berpihak pada PKI?

Maka , sebaiknya kita tidak lari dari masa lampau. Sudah waktunya kita berani melepaskan kebohongan-kebohongan menyerupai disuntikkan ke dalam kesadaran kolektif bangsa melalui film Pengkhianatan G30S/PKI. Sudah waktunya kita gotong royong bersedia mengaku bahwa something went terribly wrong dalam reaksi terhadap G30S. Sekali lagi , itu tuntutan harga diri kita sendiri.

Peringatan 50 tahun G30S sebaiknya kita persiapkan. Kita harus berani menghadapi apa yang terjadi 50 tahun kemudian bila hati bangsa mau dibersihkan dari segala keterlibatan dan dosa kolektif terhadap sebagian saudara/saudari kita. Kita harus melakukannya bersama. Refleksi atas apa yang waktu itu terjadi tak boleh merupakan acara beberapa LSM dan kaum intelektual saja. Kita bersama perlu melakukannya. Bukan untuk saling menyalahkan , melainkan biar kita gotong royong sanggup membersihkan hati kita. Kebanyakan mereka yang terlibat genosid 1965-1966 itu sudah menghadap Tuhan.

Maka , kesediaan pemerintah untuk mengangkat kembali kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lampau pantas dipuji. Keberanian menghadapi secara jujur , terbuka , dan etis apa yang terjadi sebagai reaksi atas G30S perlu didorong oleh pemerintah. Namun , sangat perlu dewan perwakilan rakyat sebagai perwakilan rakyat juga mendukung proses itu dan melibatkan diri. Ormas-ormas agama perlu dilibatkan , universitas-universitas harus berperan , juga media dan seluruh masyarakat. Hal ini biar kesadaran akan keraksasaan kejahatan pasca G30S mempersatukan dan bukan malah memecahbelahkan kita.

Pembubaran PKI

Agar kebersamaan itu mungkin , perlu diperhatikan satu hal , ialah mengakui bahwa seharusnya pembunuhan , penghancuran eksistensi , dan stigmatisasi terhadap saudara-saudari sebangsa 50 tahun kemudian tidak terjadi. Hal ini tidak berarti bahwa PKI harus direhabilitasi. Tentu orang boleh menuntutnya , tetapi tuntutan itu bersifat politis dan jangan dicampuradukkan dengan tuntutan kemanusiaan dan adab bahwa para korban pelanggaran berat HAM balasannya menerima keadilan.

Justru di luar negeri sekian pengkritik Indonesia mencampuradukkan dua tuntutan itu. Seakan-akan pengukuhan terhadap besarnya pelanggaran hak-hak asasi para korban pencucian pasca G30S menuntut biar keberatan-keberatan terhadap PKI dan kiprahnya menjelang bencana G30S ditarik kembali. Fakta bahwa sehabis G30S terjadi pelanggaran terhadap hak asasi orang-orang yang dianggap PKI tak kemudian berarti bahwa keberatan-keberatan serius terhadap PKI tak berdasar. Ada pertimbangan ideologis ataupun politis yang sanggup mendukung pembubaran PKI.

Pertimbangan ideologis: PKI secara resmi mendasarkan diri atas marxisme-leninisme (PKI tak pernah menganggap diri semacam ”komunis ala Indonesia” , tetapi komunis tulen , jadi memang marxis-leninis). Namun , marxisme-leninisme secara resmi mengajarkan ateisme , yang oleh PKI memang tak ditonjolkan. Marxisme-leninisme sejelas-jelasnya mengajarkan , kaum komunis harus memegang monopoli kekuasaan. Harapan Soekarno bahwa PKI dalam kerangka Nasakom (nasionalis , agama , dan komunis) akan bersedia menjadi hanya satu dari tiga kekuatan revolusioner bangsa Indonesia tak sesuai ideologi komunis. Di negara mana pun yang dikuasai komunis , hanya komunislah yang berkuasa.

Secara politis , tahun 1965 , bangsa Indonesia bahwasanya sudah terpecah dua. Adalah terutama PKI yang dengan bahasanya yang keras-konfrontatif memecahbelahkan kesatuan bangsa menjadi kubu revolusioner dan musuh-musuhnya. PKI-lah yang mengancam para lawan mereka sebagai ”tujuh setan desa” dan ”kafir” yang perlu diganyang. Masyumi dan PSI terus difitnah sebagai antek Nekolim. Para pelopor Manifesto Kebudayaan dihantam habis-habisan (antara lain oleh Pramoedya Ananta Toer yang menggunakan bahasa yang berangasan sekali) , dan hanya dua hari sebelum G30S , Aidit menantang Presiden Soekarno sekali lagi untuk membubarkan HMI.

Segala kritik terhadap tugas PKI diharamkan sebagai komunistofobi. Pada tamat 1964 , sebanyak 20 koran anti komunis dihentikan , dan seterusnya. Waktu itu , mereka yang tak termasuk kubu ”progresif-revolusioner” itu diliputi ketakutan. Orang ingat akan Madiun , tetapi Madiun waktu itu tak sanggup dibicarakan.

Saya beropini bahwa suasana yang hingga pertengahan tahun 1965 diciptakan terutama oleh PKI menjadi sedemikian konfrontatif sehingga mustahil ditampung lagi dalam prosedur pemecahan ketegangan yang tersedia dalam budaya Indonesia tradisional. Itu yang kemudian terungkap sebagai ”mereka atau kami” (kekhawatiran bahwa komunis akan kembali berkuasa masih terasa hingga 1966 dan saya masih ingat betapa larangan PKI oleh Jenderal Soeharto pada 12 Maret 1966 kami rasakan menyerupai ada beban berat diambil dari hati kami , suatu perasaan yang kini pun masih ada pada saya). Maka dari itu , bila balasannya kita berani mengakui kengerian pelanggaran hak-hak asasi mereka yang dicap ”terlibat” sehabis G30S , pengukuhan itu tidak berarti bahwa PKI harus direhabilitasi. Dan sebaliknya , bahwa PKI merupakan musuh yang dibenci dan ditakuti tidak membenarkan bahwa jutaan anggota masyarakat yang tertarik pada PKI secara sistematik dibunuh dan dihancurkan.

Dari kita betul-betul dituntut kebesaran hati untuk mengakui bahwa reaksi pasca G30S sama sekali keluar rel. Itu tuntutan keadilan paling dasar. Para korban perlu diakui sebagai korban. Perlu diakui , stigmatisasi mereka sebagai pengkhianat atau simpatisan pengkhianatan bangsa merupakan ketidakadilan besar. Kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka perlu diakui kembali sepenuhnya. Itu langkah paling pertama. Dan terperinci juga , pengukuhan korban sebagai korban hanya jujur bila mereka , dalam batas-batas kemungkinan , direhabilitasi dan diterimakan suatu ganti rugi (dan kepada mereka yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri perlu ditawarkan kemungkinan untuk kembali ke Tanah Air tanpa kesulitan birokratis). Sudah sangat mendesak biar para korban menerima keadilan. Baru sehabis itu kita boleh minta maaf.

Franz Magnis-Suseno; Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat di Jakarta