Kumpulan Opini Kompas: Menandakan Gres Keberlanjutan Bumi

Siti Nurbaya Bakar

Hari ini , 5 Juni , kita bersama bangsa-bangsa lain , memperingati Hari Lingkungan Hidup. Peringatan ini berawal dari Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I di Stockholm , Swedia , 5 Juni 1972 , yang menandai kebangkitan kesadaran lingkungan warga dunia.

Bertema "Mimpi dan Aksi Bersama untuk Keberlanjutan Kehidupan di Bumi" , peringatan tahun ini menjadi membuktikan gres atas beberapa ukuran. Pertama , dalam perspektif urusan pemerintah untuk mempertegas pengurusan lingkungan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua , mengupayakan dalam pengelolaan lingkungan atau environmental governance yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan berkelanjutan.

Menurut William M Lafferty dan James Meadowcroft (1996) pendekatan lingkungan terkait erat dengan konstitusi dan demokrasi. Artinya dalam semangat demokrasi kita membangun nilai-nilai yang menghargai lingkungan dan memasukkannya dalam banyak sekali kebijakan.

Contoh konkretnya antara lain dengan orientasi partisipasi yang lebih luas , adopsi kebijakan-kebijakan yang berdimensi lingkungan (greener policies) serta kaitan antara partisipasi dan greener outcome.

Pertanda politik terjadi ketika Komisi IV dewan perwakilan rakyat pada 25 Mei kemudian menggelar rapat kerja dengan Menteri LHK dengan topik "Pengendalian , Peredaran , dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi". Berlatar kasus burung kakaktua jambul kuning , inilah kali pertama raker Komisi IV mengambil tema khusus. Hasil raker yaitu setuju untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 wacana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menarik mengikuti banyak sekali membuktikan gres dalam subyek lingkungan di Indonesia. Perhatian publik terhadap lingkungan terkait dengan proses mencicipi atau memahami bahaya terhadap lingkungan , pentingnya proteksi lingkungan , dan bagaimana mengintegrasikannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Tiga dimensi

Ada tiga dimensi penting dalam mendukung persepsi terhadap lingkungan , yakni kampanye informasi publik , pengaturan dalam penilaian terhadap lingkungan , menyerupai pengaturan harga dan pajak , serta regulasi lingkungan.

Selain itu , ada impian atau acuan insan terhadap lingkungan yang diukur dengan dua hal: pandangan umum wacana kebijakan lingkungan termasuk harga yang harus dibayar , serta pajak dan kesediaan membayar untuk pelestarian lingkungan. Misalnya , penyerahan burung kakaktua jambul kuning yang sudah dipelihara puluhan tahun kepada negara. Itulah antara lain "harga" yang harus dibayar sebuah keluarga.

Beberapa informasi spesifik lingkungan lain , menyerupai limbah domestik , industri , serta kebijakan transportasi dan otomotif , sanggup merusak lingkungan dan mengganggu siklus kehidupan sehari-hari. Interaksi lingkungan dengan insan memang sanggup berlangsung secara positif dan negatif dalam empat tipe fungsi interaksi , yaitu: fungsi penilaian barang dan jasa (positif) , fungsi analisis hazards dan risiko (negatif) , fungsi analisis dampak (negatif) , dan fungsi penilaian administrasi (positif).

Menurut Jose Achache , President of GEO , Bumi merupakan sebuah sistem yang kompleks dan untuk memahaminya memerlukan data dari banyak sekali jaringan observasi dan sistem.

Kita tahu , sistem kebumian intinya yaitu Bumi atau litosfer atau geosfer yang dihasilkan interaksi antara atmosfer (udara) , hidrosfer (air , samudra , sungai , dan es) , biosfer (kehidupan) , dan litosfer (bebatuan , lapis bumi terluar).

Dalam 20 tahun terakhir , ada perubahan fundamental dalam ilmu-ilmu kebumian dengan adanya lintas komponen kebumian global. Setidaknya terdapat sembilan informasi lintas sektor yang berdampak pribadi kepada masyarakat: pencegahan dan penurunan tragedi , kesehatan insan , pengelolaan energi , perubahan iklim , pengelolaan air , prediksi cuaca , ekosistem , pertanian , dan keanekaan hayati.

Contoh tantangan paling utama ketika ini yaitu pentingnya kita mendapat sumber energi gres , menyerupai geotermal , biofuel , biomassa atau gas hidrat. Namun , semua ini butuh derma kebijakan pemerintah secara "berani" menyerupai percobaan buah nyamplung dan kemiri sunan untuk biofuel , atau pelet Eucalyptus dan Calliandra sebagai biomassa.

Maka , pemerintah perlu keterampilan gres mengelola lingkungan. Unsur-unsurnya terdiri dari pengetahuan/keilmuan , keberanian meletakkan kerangka kerja , hasil dan solusi , pemahaman kasus dalam relevansi sosial masyarakat , menempel kepada rencana kerja , dan imbas pengambil keputusan.

Penanda baru

Langkah penanda gres pertama telah diawali Presiden Joko Widodo dengan menyatukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyatuan ini harus mendorong kepada tata kelola lingkungan dan tata kelola kehutanan yang "seharusnya" sesuai "environmental manner" , yakni fungsi lingkungan dan interaksi antara insan dan lingkungan yang tepat. Menurut David E McNabb (2009) perspektif governance mencakup politik dan pemerintahan , proses dan kelembagaan , serta proses pengawasan operasional dalam kekerabatan dengan banyak sekali pemangku kepentingan (stakeholders). Kaprikornus , governance tidak hanya merupakan urusan pemerintah , tetapi juga masyarakat dan dunia usaha.

Unsur-unsur penting governance mencakup bunyi rakyat dan akuntabilitas pejabat , stabilitas politik dan dilarang ada kekerasan , pemerintahan yang efektif , peraturan yang menjawab kasus rakyat , dan pengendalian korupsi.

Dengan demikian , tata kelola pemerintahan bidang lingkungan yang baik dicirikan oleh pengendalian atas penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam , mempromosikan pembangunan berkelanjutan , mendorong kepemimpinan lokal diikuti desentralisasi kekuasaan di tingkat bawah serta membangun kapasitas lokal , mempromosikan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan , serta implementasi dan penilaian kepada banyak sekali konvensi internasional.

Demikian pula , bangunan konsep kewilayahan ataupun kemasyarakatan , dalam kehidupan ekonomi dan politik , diletakkan dalam kerangka struktur lingkungan. Penekanan ditegaskan dalam kekerabatan insan dan ekosistem di mana mulai diperkenalkan peralihan dari sistem linier ke sistem sirkuler. Artinya selalu ada siklus dalam suatu persoalan. Begitulah cara pandang dimensi lingkungan.

Dengan dasar-dasar pemahaman prinsip-prinsip tata lingkungan yang baik , Kementerian LHK terus berupaya mengelola segala kasus lingkungan dan kehutanan yang kompleks dan dalam areal geografis yang begitu luas , melalui pendekatan kerja yang konseptual dan berprinsip kehati-hatian.

Organisasi Kementerian LHK ketika ini sudah dimantapkan , terdiri dari 18 unit kerja eselon I , 86 unit kerja eselon II , 315 unit kerja eselon III , dan 769 unit kerja eselon IV. Organisasi gres dan pendekatan gres ini siap menjemput impian publik dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Kasus kakaktua jambul kuning membuktikan bahwa masyarakat sanggup menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah mengelolanya. Untuk lingkungan.

Siti Nurbaya Bakar; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabinet Kerja