Kumpulan Opini Kompas: Populisme Ala Thaksin Di Thailand

Laporan Diskusi Kompas-Murdoch University

Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?

Fenomena populisme di Thailand mewujud dan sering diasosiasikan dengan peran Thaksin Shinawatra. Politisi berlatar belakang pengusaha tersebut alhasil tersingkir dari arena politik negeri itu dan tinggal di pengasingan , akhir visi populismenya berbenturan dengan elite politik dan militer di Thailand.

Situasi Thailand pada dekade 1990-an , awal Thaksin berkiprah di politik , menjadi lahan subur tumbuhnya populisme. Thailand dihantam krisis politik semenjak tahun 1991 , disusul krisis ekonomi 1997-1998.

Masyarakat Thailand mencicipi eksploitasi ekonomi , jurang ketidakadilan antara kaya dan miskin , meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran , serta represi politik melanda negeri itu. Kehidupan politik lesu , aspirasi mahasiswa dibungkam.

Ekspansi ekonomi yang dinikmati Thailand semenjak Perang Dunia II sampai terjadi krisis ekonomi hanya menguntungkan segelintir elite dan kelompok warga kaya. Kesenjangan di negeri itu menjadi salah satu yang terburuk di Asia. Di tengah situasi tersebut muncullah Thaksin. Sebagai ketua Partai Thai Rak Thai (Thailand Cinta Thailand/TRT) , beliau terpilih menjadi Perdana Menteri pada 2001.

Terdapat tiga faktor penyebab kemenangan Thaksin dan TRT. Pertama , Thaksin menjanjikan alternatif dari kebijakan "neoliberalisme" yang dijalankan pemerintahan Partai Demokrat. Untuk mengatasi krisis ekonomi , Demokrat menerapkan kebijakan ekonomi liberal , tunduk pada Dana Moneter Internasional (IMF).

Langkah tersebut dianggap ibarat menjual negara. Thaksin mengatakan kebijakan ekonomi yang lebih nasionalis dengan menekankan pertumbuhan ekonomi.

Kedua , menurut Konstitusi 1997 , Thaksin dan partainya harus membangun keterkaitan dengan warga tempat pemilihan. Sejak mendirikan TRT , Thaksin mengubah praktik berpolitik sebuah partai di Thailand. Sebagai pengusaha , ia mempraktikkan model korporasi untuk merebut "pasar" politik. Ia mengatakan inspirasi pengurangan angka kemiskinan , moratorium utang petani , pinjaman lunak bagi komunitas , layanan kesehatan , dan isu-isu lokal lain.

Ketiga , TRT dan Thaksin menekankan inklusivitas. Di masyarakat yang mencicipi ketidakadilan , ide-ide TRT dan Thaksin yang pro warga miskin pedesaan dirasakan sangat inovatif dan belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Inilah yang menciptakan Thaksin terkenal dan meraup basis dukungan berpengaruh di pedesaan.

Dibenci dan disuka

Ide-ide Thaksin dan TRT untuk menarik simpati warga miskin pedesaan-terutama di wilayah utara dan timur maritim Thailand-kerap disebut gagasan populisme. Sebelum itu , istilah "populisme" kurang dikenal dalam kamus politik Thailand. Istilah tersebut gres dipakai media Barat dan sejumlah akademisi sebagai label atas kebijakan Thaksin dalam kampanye pemilu , final tahun 2000.

Setelah Thaksin terpilih , akademisi Thailand , Kasian Tejapira , mengadopsi istilah itu dalam bahasa Thailand menjadi "poppiewlit" , kemudian "prachaniyom". Dengan kata lain , istilah itu diciptakan khusus untuk menjelaskan Thaksin.

Thaksin dan TRT tidak terlalu peduli dengan label terminologis tersebut. Bagi Thaksin dan TRT , fokus mereka yaitu merebut simpati warga untuk memenangi pemilu. Saat beliau terpilih menjadi PM , janji kampanye itu dijadikan kebijakan nasional untuk mengatasi krisis ekonomi.

Seiring meroketnya popularitas Thaksin , mengalir deras kritik atas kebijakan itu. Bahkan , perlawanan telah muncul sebelum pemilu. Pada Desember 2000 , Komisi Antikorupsi Nasional (NACC) menyebut Thaksin menyembunyikan aset-asetnya ketika menjadi Wakil PM pada 1997.

Pada 2001 , perkara itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun , Thaksin tetap memenangi pemilu dengan dukungan 40 ,6 persen bunyi dan merebut 248 dari 500 dingklik tubuh legislatif , terbesar dalam sejarah Thailand. Menghadapi tekanan aturan , ketika itulah Thaksin memobilisasi pendukungnya untuk pertama kali.

Belum sempat disumpah sebagai PM , Thaksin kebanjiran kritik dari media arus utama , teknokrat , forum swadaya masyarakat , serta akademisi. Para elite royalis , militer , intelektual kelas menengah , dan penggagas sayap kanan bergabung dalam aliansi kelompok penentang populisme Thaksin.

Kebijakan Thaksin dinilai terlalu mahal , menuntut kenaikan pajak terlalu tinggi , dan sulit dijangkau negara ibarat Thailand. Thaksin dituding angkuh dan dituduh membangun "kultus pribadi".

Ia juga dituding mencerai-beraikan Thailand serta menyingkirkan elite konservatif. Populisme dijadikan istilah untuk merujuk pelanggaran politik , terkait nepotisme , korupsi , dan otoritarianisme , yang hanya menguntungkan TRT , keluarga , dan kroni.

Analis sosial Sulak Srivaraksa menyebut pemerintahan Thaksin sebagai "pemerintahan terburuk yang pernah ada".

Meski diserang dari sana-sini , kebijakan populis Thaksin terbukti bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Thailand melunasi utang IMF , perekonomian tumbuh berpengaruh , kemiskinan dan angka pengangguran dikurangi , serta-berdasarkan data-ketidakadilan di masyarakat menurun.

Bagi kaum miskin pedesaan , denah pertolongan kesehatan , dana desa , moratorium utang petani , dan lain-lain menjadi penyelamat hidup.

Strategi politik

Thaksin pun menjadi PM Thailand pertama yang menuntaskan masa jabatan empat tahun. Dia kembali memenangi Pemilu 2005 dengan kemenangan telak , 56 ,4 persen , dan meraih 325 dingklik parlemen. Di bawah kepemimpinannya , Thaksin menyatukan kekuatan rakyat dan demokrasi.

Kemenangan besar pada Pemilu 2005 menjadi bukti seni administrasi politik dan kebijakan populisme. Thaksin awalnya enggan mendapatkan label populis. Baru final Januari 2001 , Thaksin setengah hati mendapatkan label itu. "Mungkin hanya separuh kebenarannya bahwa kami mengikuti seni administrasi populis ," ujar Thaksin. "Apa pun yang ingin Anda sebut , ini kebijakan yang saya yakini yang terbaik bagi Thailand."

Namun , hanya mengandalkan bunyi rakyat pedesaan menciptakan posisi Thaksin rentan. Pada 2006 , menyusul unjuk rasa kelompok Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (kelompok Kaus Kuning) yang didukung elite royalis dan kelas menengah , Thaksin pun digulingkan.

Thaksin menjadi populis alasannya tuntutan politik. Bukan atas pilihan langsung , bukan alasannya secara sengaja menentukan populisme sebagai seni administrasi politik. Atau dalam kata lain , pemerintahan populis di Thailand-lah yang menemukan Thaksin dan mengubahnya menjadi pemimpin populis.