ASEP SALAHUDIN
Seandainya orang menyimpulkan bahwa dalam ranah politik , mempercakapkan moralitas itu yaitu sesuatu yang abstrak , pernyataan ini tidak berlaku bagi salah seorang insan pergerakan berjulukan Hatta.
Hatta menjadi sosok menggetarkan yang memperlihatkan bahwa politik dan moralitas sanggup bersanding berkelindan , bisa menyatu menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian dan tindakan politik hariannya. Selaras dengan keyakinannya , "Pemimpin berarti suri pola dalam segala perbuatannya...."
Maka , menjadi sangat gampang bagi salah seorang proklamator kelahiran Kota Bukittinggi (1902) ini menanggalkan jabatan prestisius wakil presiden (1956) ketika kekuasaan dianggapnya telah jauh menyimpang dari khitahnya tatkala mitra seperjuangannya , Bung Karno , dipandang sudah semakin lupa diri terserap dalam hiruk-pikuk gelora politik revolusi belum final yang disulutnya sendiri.
Menanggalkan jabatan wakil presiden otomatis yaitu meninggalkan semua akomodasi negara , melucuti semua kemudahan yang diberikan kekuasaan kepadanya. Orang lain dengan segala daya memburu tampuk kekuasaan , Bung Hatta dengan mudahnya melepaskan tata rias kuasa. Setelah final bertugas menjadi wakil presiden , ia juga menolak semua anjuran perusahaan untuk dijadikan komisaris utama alasannya ia sangat paham jabatan komisaris di negeri agraris yang gres terlepas dari penjajah hanya cara lain untuk dijadikan alat "pengaman" perusahaan.
Karena moralitas yang menjadi prinsip dasar usaha politiknya , Hatta tidak ewuh pakewuh ketika harus mengkritik Bung Karno lewat brosur "Demokrasi Kita" atau melalui senarai goresan pena yang diterbitkan Panji Masyarakat (1960) yang menciptakan Soekarno berang dan majalah itu kemudian diberedelnya.
Jawaban Hatta , "Demokrasi bisa tertindas sementara alasannya kesalahannya sendiri. Tetapi , sehabis ia mengalami cobaan yang pahit , ia akan muncul kembali dengan keinsafan." Juga bukan alasannya Hatta andal nujum kalau ia memprediksi bahwa kekuasaan dengan sistem demokrasi terpimpin tidak akan usang bertahan. Keyakinan ilmiahnya sangat terang , "Diktator yang bergantung pada kewibawaan seseorang tidak usang umurnya... akan roboh dengan sendirinya ibarat rumah dan kartu." Bukan mengkritik pribadi Bung Karno , tetapi mengkritik pemikiran dan langkah-langkah politiknya. Maka , menjadi sangat dimaklumi di persimpangan pemaknaan terhadap politik kebangsaan , korelasi kemanusiaan keduanya tetap terjaga , serasi , dan kental.
Ketika Hatta dirawat , Soekarno berada di sampingnya. Sebaliknya , tatkala Bung Karno kritis dua hari sebelum ajalnya datang , Hatta-lah yang mendampinginya. Lama saling bersalaman. Saling bertatapan. Dua proklamator ini seolah sedang kembali melaksanakan napak tilas atas jejak silam ketika keduanya bahwasanya lantang meneriakkan perlawanan terhadap kaum kolonial , ingatannya dipertemukan saat-saat membaca teks proklamasi yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Nusantara.
Tidak tidak mungkin terlintas dalam benak Bung Karno , sosok Hatta dengan kacamata tebal yang dengan heroik membacakan pidato pembelaannya berjudulIndonesie Vrij (Indonesia Merdeka) di pengadilan Belanda atas pasal telah melaksanakan penghasutan dan penghinaan terhadap pemerintahan Hindia Belanda.
Tidak menutup kemungkinan juga dalam ingatan Bung Hatta sosok Soekarno muda yang tanpa tergurat sedikit pun air muka takut ketika memberikan pleidoi di Pengadilan Bandung yang berjudul "Indonesia Menggugat" tahun 1930.
Moralitas inklusif
Moralitas yang dikembangkan Hatta bukanlah moralitas berwatak partisan , langsung , dan tertutup , tetapi moralitas yang inklusif , terbuka , dan kosmopolit. Moralitas yang telah memosisikan dirinya tidak hanya menjadi sangat berwibawa di kalangannya sendiri , tetapi juga dihargai di semua lapisan masyarakat , lintas agama , lintas budaya , lintas etnik , dan lintas negara. Sosoknya sebagai penganut agama yang saleh tidak kemudian menciptakan dirinya puritan , tetapi imannya malah bisa memperlihatkan rasa kondusif kepada warga yang berlainan pilihan keyakinannya. Imannya telah menjadi pandu yang membuatnya amanah ketika diberi kiprah mengelola kekuasaan.
Agama bagi Hatta menjadi tampak melampaui sekat-sekat yang bersifat formalistik. Agama menjadi satu tarikan napas dengan panggilan kebangsaan. Maka , dengan gampang pula Hatta menyetujui abolisi tujuh kata wacana syariat Islam , "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya" atas usulan kabar dari seorang Indonesia timur yang akan melepaskan dari Indonesia apabila syariat Islam ditegakkan kalau tujuh kata itu masih tetap dilekatkan.
Diterimanya usulan abolisi ini yaitu suatu ijtihad besar dari seorang Hatta untuk meneguhkan bahwa ketika berbicara wacana kebangsaan , hal-hal yang berkaitan dengan sentimen agama , etnik , dan budaya harus dicairkan. Bahwa dalam frasa bangsa inheren di dalamnya realitas sosial yang heterogen dan negara dihentikan melaksanakan pemihakan kepada salah satu kelompok. Negara harus berdiri menempatkan semua kelompok itu dalam posisi yang setara. Negara sebagai "bapak" yang mengayomi semua anak-anaknya , bangsa sebagai "ibu pertiwi" yang menyusui semua anak-anaknya dengan kasih yang tidak berbeda.
"Syariat" yang dicantumkan "Piagam Jakarta" bukan hanya sanggup mengancam keutuhan berbangsa , melainkan juga tidak menutup kemungkinan bisa merontokkan semua sendi kehidupan bernegara. Warga negara akan terus bertikai memburu politik metafisis demi fantasi politik-keagamaannya sebagaimana pertikaian berdarah-darah yang berlangsung pada periode pertengahan dan berlangsung juga hingga hari ini di sebagian negara Timur Tengah.
Sekali "agama" (agama apa pun) menjadi ideologi negara , semenjak itu tendensi memonopoli kebenaran akan berlangsung dan kaum penguasa menjadi punya alasan religius untuk menindas lawan-lawan politiknya yang dipandang melawan negara alasannya sekaligus otomatis dianggap melawan Tuhan.
Defisit moralitas
Di sinilah pentingnya kembali menghidupkan aliran Bung Hatta , justru di tengah suasana perpolitikan bangsa kita yang sedang kehilangan arah dan role model. Pemimpin sangat melimpah , minimal yang mengaku-ngaaku sebagai pemimpin , tetapi yang sulit didapat itu yaitu mencari pemimpin yang layak diteladani. Pemimpin yang bisa menyatukan kata dengan perbuatan.
Interupsi Hatta seolah menemukan relevansinya ketika hari ini korupsi kian merajalela , rakyat kehilangan daulatnya , ekonomi semakin tidak terang arahnya , dan kaum politisi sibuk mengurus dirinya sendiri dan atau memainkan kartu politiknya untuk kepentingan kaumnya , oligarki belakang layar menggeser spirit demokrasi. Sementara di sisi lain agama yang semestinya tampil menjadi obor penghayatan bagi pemeluknya justru hanya ramai dengan upacara dan sebatas dijadikan jubah kaum politisi untuk menarik hati warga bahwa politik agama itu penting.
Kita simak nubuat Hatta yang beliau tulis tahun 1962 , "Di mana-mana orang merasa tidak puas. Pembangunan tak berjalan sebagaimana mestinya. Kemakmuran rakyat masih jauh dari cita-cita.... Perkembangan ekonomi pun telantar alasannya percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi tempat terlalu lamban sehingga memicu pergolakan daerah...." Kegelisahan Hatta masih tetap kita rasakan hingga hari ini.
Asep Salahudin , Dekan Fakultas Syariah IAILM Pesantren Suryalaya; Dosen di FISS Unpas , Bandung
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Moralitas Politik"